Drop-Down Menu
Badan Pendapatan Daerah Kab. Banjar
Cari :
BERITA DETAIL
PENDAMPINGAN HUKUM PAJAK REKLAME
(Tanggal : 07-10-2019)

Kertak Hanyar, 1 Oktober 2019. Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2019 tepatnya tanggal 23 September 2019 menjalin kesepakatan bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Nomor surat 16/NKB/Banjar/2019 dan Nomor B-04/Q.3.13/GS.1/09/2019. Kerjasama dimaksud meliputi Pendampingan Hukum (Legal Assistant) dan Pendapat Hukum (Legal Opinion). Gayung bersambut pun terjadi, dimana Badan Pendapatan Daerah langsung mengambil inisiatif untuk melakukan pendampingan hukum terkait sosialisasi pajak reklame yang sedang gencar-gencarnya diintensifkan pada tahun 2019. Kegiatan dilaksanakan di hotel Tree Park Kertak Hanyar dengan mengundang para pengusaha reklame (vendor) yang memiliki dan memasang reklame di wilayah Kabupaten Banjar.

Sosialisasi dipimpin oleh Sekretaris Bapenda Banjar, H.M. Ramlan dengan Narasumber Ibu Dyah Kusumaningtyas dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar. Paparan yang dijelaskan meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2011 serta Peraturan Bupati Banjar Nomor 39 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Pajak Reklame.

Para peserta yang hadir sebanyak 18 orang yang terdiri dari 14 pengusaha reklame yaitu PT. Roda Surya Abadi, PT. Trio Motor, CV. Fajar Bersinar, CV. Najwa, CV. Cemerlang, CV. Rodalintas Kahtulistiwa, PT. Wira Toyota, CV. Tujuh Ruang Global Mandiri, PT. Istana Mobil Trio Motor, Bebek Goreng Harissa, Wins Advertising, CV. Triple 9, CV. Duta Neon serta CV. Restu Guru Promosindo

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini yaitu untuk menyampaikan aturan tentang pajak reklame khususnya nilai sewa reklame antara lain :

  1. Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan kawasan x sudut pandang x fisik reklame
  2. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor antar lain jenis reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah media reklame dan ukuran media reklame
  3. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame dikalikan tarif Pajak Reklame sebesar 25%

 

Pelaksanaan paparan dan diskusi lebih menekankan pada penyelenggaraan reklame oleh pihak ketiga, yaitu pemberlakuan nilai sewa reklame berdasarkan nilai kontrak dikalikan tarif 25%. Selain itu juga disampaikan bahwa pembayaran pajak reklame dapat langsung disetorkan ke kas daerah Kabupaten Banjar, hal ini tentunya untuk mendukung program Pemerintah yaitu pemberlakuan Transaksi Non Tunai. Tak lupa juga ditekankan agar setiap reklame yang dipasang memliki Ijin Penyelenggaraan Reklame dan Ijin Mendirikan Bangunan. (hry_2019)